Proses Hukum Prajurit TNI Pelaku Intimidasi Institusi Polrestabes Medan, Kornas Indonesia Minta Keadilan

Foto://Sutrisno Pangaribuan, Ketua kongres Rakyat Nasional (Kornas) Indonesia.

Kabar-malaka.com – Belum lama berselang sejumlah prajurit TNI berseragam loreng mendatangi Mapolrestabes Medan.

Kedatangan puluhan oknum prajurit TNI tersebut untuk membebaskan tersangka kasus mafia tanah PTPN II.

HAL tersebut dibenarkan Sutrisno Pangaribuan, Ketua Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) Indonesia melalui rilisnya kepada media kabar-malaka.com, Senin, (7/8/2023).

Ia membenarkan, Akibat intimidasi institusi tersebut, polisi akhirnya menangguhkan penahanan tersangka. Perlakuan berbeda terhadap tersangka tersebut sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum.

Maka Puspom TNI diminta segera melakukan proses hukum terhadap semua prajurit TNI yang melakukan intimidasi di Mapolrestabes Medan.
Tindakan atas nama Kumdam I BB melakukan intervensi hukum sipil tidak dibenarkan.

“Proses hukum masyarakat sipil tidak dibenarkan dicampuri oleh TNI, sekalipun itu keluarga, baik anak, istri, apalagi saudara. Hukum militer hanya berlaku bagi prajurit TNI, tidak bagi keluarga,” Tegasnya.

Baca Juga :  Kombes Dudung Diduga Minta Sat Reskrim Polrestabes Medan Bebaskan Tersangka Mafia Tanah

Menurutnya, tindakan intimidasi institusi di Mapolrestabes Medan dengan seragam loreng TNI bukan tindakan biasa, namun merupakan tindakan “melawan hukum” seperti yang dipertontonkan Puspom TNI saat mendatangi KPK.

“Maka para pelakunya harus diproses hukum. Aksi prajurit TNI melindungi keluarga sebagai terduga mafia tanah (tersangka) sebagai petunjuk dalam pemberantasan mafia tanah,” Ungkapnya.

Dikatakan ketua Presidium Komnas Indonesia, bahwa Kesulitan memberantas mafia tanah ternyata akibat para mafia tanah dilindungi oleh oknum aparat negara.

“Maka peristiwa tersebut harus dijadikan pintu masuk untuk mengusut tuntas para mafia tanah dan backingnya. Saatnya Menteri ATR/BPN, mantan Panglima TNI menunjukkan kemampuannya melawan mafia tanah yang diduga dilindungi oleh para oknum prajurit TNI,” Ujarnya.

Ia mengungkapkan, dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana umum, tidak dibenarkan keterlibatan Kepala Hukum Kodam I BB mengeluarkan surat yang dapat mempengaruhi proses hukum umum.

Baca Juga :  Jadi Narasumber di Rakernas PDI Perjuangan, Bupati Simon Nahak Paparkan Sektor Pertanian di Malaka

“Maka Puspom Mabes TNI harus segera melakukan proses hukum hukum terhadap semua prajurit TNI yang terlibat dalam “aksi koboi” di Mapolrestabes Medan,” Pintanya.

Bahkan, kata Presidium kontas, jika ada masalah hukum antar institusi, maka pimpinan TNI dan Polri harus melakukan koordinasi, bukan main aksi koboi.

“Kalau ada dinamika di lapangan, dapat diselesaikan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),” Tuturnya

Ia menilai, bahwa Indonesia sebagai negara hukum dan telah mengatur hukum umum dan hukum militer, maka semua harus tunduk kepada hukum.

“Tidak ada yang kebal hukum di negara ini, termasuk prajurit TNI,” Katanya.

Ketua Presidium Kornas juga mengungkapkan, bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi TNI saja tunduk terhadap hukum.

“Polrestabes Medan harus segera menangkap kembali tersangka yang sudah memenuhi segala ketentuan harus ditahan. Tidak boleh ada perlakuan hukum yang berbeda kepada siapapun. Jangan kepada masyarakat sipil biasa Polisi berani, sementara sama keluarga TNI, Polisi tidak bernyali” Tegasnya Lagi.

Baca Juga :  DPD Letho Jatim Berangkatkan 13 Jemaah Umroh untuk Doakan Erick Thohir Terpilih Sebagai Presiden RI

Kornas mengecamkan, bahwa Jika Polisi tidak segera menangkap tersangka, maka masyarakat sipil juga dapat melakukan tindakan yang sama.

“Besok atau lusa, masyarakat sipil akan datang ramai- ramai ke Mapolrestabes Medan untuk meminta tersangka ditangguhkan penahanannya, persis sama dengan yang dilakukan oleh prajurit TNI,” Katanya.

Dikatakannya, jika masyarakat sipil tidak sanggup membayar jasa penasihat hukum (lawyer), ada pihak lain yang akan tanggulangi itu.

“Negara melalaui Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dapat memfasilitasi penasihat hukum gratis. Sehingga tidak perlu Bagian Hukum Kodam ikut campur,” Pungkasnya.

Redaksi://Arro