Ahingku Tipu Publik dengan Dalil Penyertaan Modal Bank NTT, diduga Jadikan Tameng dirinya di Pilkaka 2024

Reporter : Arro Bria Editor: Redactur

Kabar-malaka.com – Bacawabup Kabupaten Malaka, HMS alias Ahingku diduga menipu publik Kabupaten Malaka atas penyertaan modal BANK NTT yang disepakati bersama Pemkab dan DPRD Malaka.

Kendati demikian disampaikan Dion kepada media, jumat, 5 juli 2024. Bahwa pernyataan Ahingku itu untuk memperkuat dirinya sebagai bacawabup malaka dalam bursa pencalonan di Pilkada 2024.

“Peryataan Ahingku atas modal BANK NTT itu diduga sebagai tamengnya untuk perkuatkan kapasitas dirinya sebagai bacawabup Malaka. Tapi tidak berpikir bahwa dirinya sebagai bagian utama dalam pembahasan anggaran, dan seolah menelanjangi rumah tangga Daerah sendiri,” Ujarnya.

Kata Dion, penyertaan modal BANK NTT itu disepakati oleh kedua pihak, dan dalam kesepakatan akan di anggarankan pada 2025 mendatang.

“Saya pikir itu resmi atas dasar kesepakatan bersama Pemkab dan DPRD untuk dianggarkan pada 2025 mendatang, dan soal pernyataannya dialihkan ke pembangunan kantor pusat daerah itu karangan Ahingku tanpa data. Bagaimana seorang pembicara anggaran berbicara dugaan atas pengalihan anggaran?, tandasnya.

Baca Juga :  Pemda Malaka Siapkan Strategi Untuk Percepatan Penurunan Stunting

Karena itu Dion menegaskan, bahwa pernyataan Ahingku itu sangat ambigu dan menipu rakyat malaka dan publik untuk memperkuat kapasitasnya.

“Seorang Ahing tidak dikenal luas masyarakat Malaka, karena itu berbunyi di media untuk dikenal. Tapi sayang permainannya tidak cantik. Seolah pernyataannya membunuh kembali dirinya di pilkada 2024,” Ungkapnya.

Sesunguhnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka tidak sepihak dalam mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran untuk pembangunan daerah dan kebutuhan lain.

“Termasuk dana penyertaan modal Bank NTT sebesar Rp 1 M, Pemkab dan DPRD Malaka menyepakati dan menetapkan dalam sidang paripurna untuk penggunannya,” Jelasnya.

Sekda Malaka, Ferdinandus Un Muti, S.Hut, M.Si juga hal demikian dalam siaran pers yang disampaikan secara terbuka kepada media di Kabupaten Malaka, Kamis (04/07/2024).

Baca Juga :  Bupati Simon : Bukan Hanya Sepak Bola, Malaka Banyak Lahirkan Atlet Tinju Nasional

Ia mengatakan, penyertaan modal ke Bank NTT pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1 miliar disepakati bersama Pemkab dan DPRD Malaka.

“Dana penyertaan modal Rp 1 miliar ke Bank NTT itu disepekati, ditandatangani dan ditetapkan dengan Perda (red, peraturan daerah) dalam sidang paripurna oleh pemerintah dan DPRD Malaka baik pada tahun 2023 maupun 2024,” kata Sekda Ferdinandus Un Muti.

Disampaikannya, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa apa yang disampaikan Ahingku itu tidak benar.

Sekda menegaskan, penyertaan modal yang dilakukan secara sepihak itu tidak benar. Karena, penyertaan modal dibahas dalam rapat-rapat resmi seperti rapat TAPD, rapat komisi, rapat badan anggaran (Banggar) dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Baca Juga :  Melanggar Pasal 263 Ayat 1 UU KUHP, Mantan Desa Defenitif Builaran Alfonsius Luan Dipolisikan

Selain Perda Penyertaan Modal, ada juga Perda APBD, Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat pembangunan Kantor Bupati Malaka yang disepakati, ditandatangani dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

“Jadi kalau ada yang mengatakan dialihkan anggaran untuk pembangunan kantor bupati itu tidak benar. Karena, Perda penyertaan modal, RPJMD dan APBD dibahas dan disepakati orang yang sama, pada waktu yang sama, dalam proses yang sama dan dalam sidang paripurna yang sama,” tandas Sekda Malaka.

Diketahui, terkait pernyataan modal BANK NTT disepakati bersama Pemkab dan DPRD Malaka dalam waktu dan tempat yang sama di Paripurna yang sama.

Dan pernyataan modal BANK NTT disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan dianggarkan pada 2025 mendatang.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.