Selidiki Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka, KPK Akan Ungkap Tersangka Baru di Tengah Pilkada 2024

Reporter : Tim Editor: Redactur

Kabar-malaka.com – Penyelidikan Kasus Korupsi Pengadaan Benih Bawang Merah di Kabupaten Makaka, Nusa Tenggara Timur sementara berlanjut.

Keberlanjutan Tahap II kasus Korupsi Benih Bawang Merah di Kabupaten Malaka sementara ditengah Proses Menyongsong Pilkada Malaka 2024.

Penyelidikan lanjutan kasus korupsi pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Malaka tahun 2018 itu menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp 9 miliar dilakukan.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka baru.

Kendati demikian dibenarkan Pengurus Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT, Dony E Tanoen, SE kepada media Senin (24/6/24).

Baca Juga :  Empat Calon Kades di Kakaniuk Komitmen Pilkades Damai

Ia mengatakan rencana gelar perkara atas penyelidikan lanjutan kasus korupsi pengadaan benih bawang.

Dimana Benih Bawang merah yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3,9 miliar.

Kata Dony, rencana gelar perkara itu dilaksanakan dalam menentukan ada tidaknya tersangka baru dalam penyelidikan lanjutan kasus korupsi bawang merah.

“Kita percayakan saja pada tim penyidik KPK. Kita dukung agar aktor intelektual dalam kasus bawang merah bisa terungkap. Dalam waktu dekat, akan gelar perkara,” jelas Dony.

Baca Juga :  Masyarakat Segel Kantor Desa Bani-Bani, Ada Apa?

Sebelumnya, diberitakan kedatangan tim penyidik KPK di Kupang sebagai tindak lanjut laporan penyidik kepada pimpinan KPK di Jakarta.

Sebagaimana terkait penyelidikan tindak pidana korupsi pengadaan bawang merah sesuai surat yang ditandatangani FX. Hartadi Sudjadi selaku penyidik, beberapa waktu lalu.

Pihaknya juga menerima surat perintah pimpinan KPK yang ditandatangani Firli Bahuri selaku ketua.

Surat tersebut terkait penetapan kembali perkara dugaan korupsi dalam tindak pidana korupsi pengadaan bawang merah Malaka

Pasalnya, Pengafqan Benih Bawang Merah itu merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 4, 7 milyar.

Baca Juga :  Diduga KaDes dan Bendahara Desa Nabutaek Gelapkan Dana Bantuan BLT

Surat tersebut dengan nomor: SI/431/01/VI/2022. Atas surat tersebut, dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik. 261/02/VII/2022.

Hasilnya, penyidik menyampaikan laporan pertama kepada pimpinan sebagaimana dalam surat Nomor: B/142/LHP-KPK. Dik. 001/IX/2022.

Sehingga, dalam surat laporan ini disebutkan hasil yang diperoleh serta tindak lanjut dari penyidikan.

Dua penyidik KPK yang ditunjuk masing-masing FX Hartati Sudjadi dan Abraham Taopan mendapati adanya kemungkinan keterlibatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/kepala dserah/Bupati Malaka periode 2016-2021.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.