Hukum  
Topik : 

Maju Pilkada Malaka 2024, Eks Bupati SBS Dihadang Sejumlah Kasus Yang Dilirik KPK

Reporter : Arro Editor: Redaksi

Kabar-malaka.comMantan Bupati Malaka berinisial SBS Kembali hadir sebagai Bakal Calon Bupati Malaka pada Pilkada 2024-2029 usai meninggalkan sejumlah hutang di Kabupaten Malaka, NTT.

Hal ini di sampaikan Angelo B. Ndun kepada media, Kamis (13/06/2024). Menurutnya, masa kepemimpinan Mantan Bupati berinisial SBS terlilit sejumlah kasus.

Sesuai Informasi Araksi NTT, ada sejumlah kasus yang dibuka dan dilirik KPK dan/atau dilidik APH seperti kasus dana Pilkada Malaka 2015, kasus tebing/tanggul Naimana, Dana ETMC 2019 sebesar Rp 59 milyar, dan layanan kesehatan gratis KTP, pengadaan alat transfusi darah, pacul tanah gratis dan mangkraknya sejumlah bangunan di Kabupaten Malaka, karena salah perencanaan di masa kepemimpinan SBS.

“Sejumlah hutang uang negara itu menjadi Tolak ukur atas reputasi SBS. Nah, Bagaimana masyarakat mau memilih mantan Bupati yang kembali untuk mencalonkan diri setelah tinggalkan hutang berjumlah sampai Miliaran. Ini mustahil,” Ujarnya.

Engelo mengungkapkan, bahwa ada dugaan hutang 18 Miliar itu sampai hari ini belum habis terbayar oleh masa kepemimpinan Bupati Simon Nahak.

“Ini konyol kalau menjadi pemimpin Wilayah terlilit hutang. Kemudian tinggalkan hutangnya kepada kepemimpinan baru. Katakanlah kepemimpinan SN saat ini. Tetapi beliau mampu membayar sebagian hutang yang ditinggalkan SBS karenaenjaga Wajah Kabupaten Malaka,” Katanya.

Baca Juga :  Di Tengah Kesibukan, Bupati Malaka Sisihkan Waktu Untuk Pikul Bunda Maria

Menurutnya, Berobat gratis yang didalil dengan hanya menunjukan e-KTP itu tidak ada hasil yang positif.

“Jika hasilnya positif, maka seorang SBS tidak akan meninggalkan hutang sebanyak itu. Meninggalkan hutang sama saja gagal memimpin Daerah Malaka. Karena itu kita sebagai masyarakat coba menganalisanya, dimana kesuksesan masa kepemimpinan SBS,” Pintanya.

Angelo menjelaskan, masa kepemimpinan SBS gagal total, dimana kata Angelo bahwa, masa kepemimpinan SBS tersandung banyak korupsi.

“Masa kepemimpinan SBS memciptakan pil pahit bagi anak dan istri beberapa ASN yang saat ini ada dalam penjara. Lantas dimana rasanya musibah yang menimpa hati para anak dan sang istri? Tentunya sangat menyakitkan,” Jelasnya.

Dikatakannya, hanya karena Program Benih Bawang Merah itu, sejumlah ASN harus menanggung beban dan derita.

“Lalu dimana titik keberhasilan masa kepemimpinan SBS? Tidak ada, yang ada penderitaan. Kita semua tahu, dimana sejumlah kasus hari ini masih terus berlanjut dan masih diproses Pihak penyidik KPK. Ini kita bicara fakta. Sehingga masyarakat harus memilih pemimpin yang bersih fasilitas korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” paparnya.

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuka Kasus Bengadaan Benih Bawang Merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga :  Dua Media Online di Malaka Resmi Dipolisikan Wabup Kim Taolin 

Hal ini menjadi pandangan bagi publik bahwa memanh di masa kepemimpinan SBS mengandung banyak masalah.

Dimana ini menjadi penghalang besar bagi seorang SBS yang kembali sebagai Bakal Calon untuk mencalonkan diri menjadi Bupati malaka 2024-2029.

Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memproses tahap pertama kasus korupsi pengadaan bawang merah yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3,9 milyar.

Kata Angelo, Saat ini KPK membuka tahap dua kasus yang telah menyeret empat aparat sipil negara (ASN) masing-masing AKA, AAK, YKB dan MB ke penjara.

“Kita berharap, Kasus tersebut pihak KPK terus mengusut hingga tuntas. Karena itu kemungkinan besar akan mengarah sampai kepemimpinan SBS. Ini harus terus digali untuk mengungkapkan sampai aktor intelektualnya,” Tandasnya.

Sehaln dengan Araksi NTT, Angelo juga ingin tahu Seperti apa peran aktor intelektual atas kasus benih bawang merah yang dinilai merugikan uang negara tersebut.

“KPK menangani kasus-kasus yang mengarah kepada keterlibatan kepala daerah. Untuk kasus bawang merah, beberapa pegawai kecil sudah di penjara. Sesuai berita acara pemeriksaan, beberapa pejabat Malaka sudah disebut. Kita harapkan KPK bisa ungkap sampai aktor intelektualnya,” kutib Angelo sesuai yang disampaikan Dony E. Tanoen, SE, Pengurus Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT yang diterbitkan di beberapa media media online.

Baca Juga :  Dugaan Kades Babulu Selatan Sunat Dana HOK Masyarakat sudah Diteruskan Ke Inspektorat Malaka

Lebih lanjut, sesuai surat KPK yang diterima ARSKSI NTT, beberapa waktu lalu, tertulis beberapa nama pejabat di Malaka di antaranya Kepala Daerah Periode 2016-2021.

Bupati SBS yang menjabat saat itu disebut dalam surat tertanggal 19 September 2022 karena kemungkinan adanya keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan bawang merah dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp 9, 6 milyar.

Tampilnya SBS dalam pentas politik menjadi tanda tanya bagi publik. Pasalnya, sejumlah programnya terindikasi korupsi, dan menunggu saatnya saja, APH akan memroses secara hukum.

Lebih miris, Kehadiran SBS untuk calon di pilkada Malaka 2024 menjadi ancaman, yakni selain Masalah Bawang merah juga masih ada rasa trauma dari berbagai pihak.

Sebut saja Para ASN, kepala sekolah, kepala desa merasa begitu cemas. Karena, mereka tidak ingin ada temuan seperti yang diaudit Inspektorat Malaka sebanyak 99 kasus dana desa dari 127 kepala desa di Kabupaten Malaka.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.