Diduga Camat Malbar RB Melangkahi Aturan ASN Terlibat Politik Praktis, Sekda Malaka Kirim Ini!

Tertangkap Kamera, Foto://RB seorang ASN di Malaka yang Jabat sebagai Plt. Camat Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT yang diduga Terlibat Politik Praktis. Minggu Malam (02/06/2024).

Kabar-malaka.comCamat Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT berinisial RB melangkahi himbauan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H, dan Aturan dalam surat yang ditunjukan pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kabupaten Malaka untuk jangan terlibat dalam politik praktis.

Sekretaris Daerah (Sekda) Malaka, Ferdinandus Un Muti, M.Si., ketika dikonfirmasi dirinya telah menyiapkan dan mengirimkan surat himbauan tersebut kepada media, Rabu (05/06/2024).

Dalam surat Himbauan Bupati Malaka bernomor; BKPSDM.870/0351/IV/2024 yang dikirimkan Sekda Malaka Ferdi Un Kepada media ini menganut beberapa point penting.

Berikut beberapa point penting dalam surat Himbauan Bupati Malaka yang tertuju kepada seluruh ASN di Kabupaten Malaka;

1. Dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 maka dihimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk menjaga Netralitas atau tidak memihak kepada salah satu Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

2. Aparatur Sipil Negara dilarang untuk melakukan :
a. Ikut Kampanye;

b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lainnya;

d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;

e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbaua, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;

g. Memberikan surat dukungan diserta fotokopy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;

3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam point 2 akan diberikan Hukuman Disiplin ringan, sedang dan berat yaitu Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai Aparatur Sipil Negara.

Demikian surat Himbauan dari Bupati Malaka kepada seluruh ASN se-Kabupaten Malaka. Dan surat himbauan tersebut telah diterbitkan sebelumnya.

Baca Juga :  Yanceanus B. Berek Siap Maju Caleg DPRD Dapil 3 Malaka Lewat PKB

Merujuk pada surat Himbauan tersebut, telah adanya pendapatan larangan oleh salah satu ASN yang sudah melangkahi aturan tersebut, yakni Camat Malaka Barat RB.

Dimana RB tertangkap Kamera dalam pertemuan tertutup yang diduga dirinya pimpin pertemuan bersama Tim pendukung Bakal Calon Bupati Malaka SBS di pilkada 2024.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman Andreas Book peilik Tokoh Rani Jaya di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT pada Minggu malam (02/06/2024).

Dugaan ini, terungkap pada saat orang nomor satu di Kecamatan Malaka Barat RB, beberapa hari yang lalu hadir di kediaman Andreas Book dan tertangkap Kamera sembari dirinya memimpin pertemuan untuk menyuarakan pergerakan dan dukungan pada Figur tertentu.

Celakanya, apa yang dilakukan oleh Camat Malaka Barat ini, terkesan melanggar undang-undang ASN yang didalamnya juga tertuang sanksi pelanggarannya. Bahkan, di dalam ketentuan dan aturan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Baca Juga :  Usai Tinggalkan Jejak Pilu, Mantan Bupati Malaka SBS Kembali Untuk Calon di Pilkada 2024.

Melihat tindakan Camat Malaka Barat RB ini menunjukan telah menghianati dan/atau melanggar aturan ASN. Dimana secara tidak langsung memperkosa aturan perundang-undangan tentang pelanggaran ASN terlibat politik praktis.

Kejadian yang terjadi didepan Mata tidak menapik kalau di dalam foto dan video itu adalah dirinya, karena jelas-jelas tertangkap Kamera saat ia hadir memimpin pertemuan bersama Tim sukses untuk merencanakan pergerakan dukung SBS di Pilkada 2024.

Dugaan perbuatan tersebut, RB selaku ASN di Malaka termasuk pelanggaran disiplin atas Pasal 9 ayat (2) UU ASN dan Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021.

Karena itu, bagi RB selaku PNS yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan yakni terdiri atas:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain pelanggaran disiplin, RB juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Karena itu, sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut adalah sanksi moral yang harus dan atau segera dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka. Lalu, dalam pemberian sanksi moral tersebut, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 15 PP 42/2004.

Baca Juga :  Pemerintah Desa Oan Mane Salurkan BLT Tahap IV Kepada 40 KPM

Camat Malaka Barat RB Ketika dikonfirmasi media dirinya menjelaskan bahwa itu hanya pertemuan Keluarga. Sedangkan dalam pertemuan malam itu terlihat sejumlah Tim pendukung SBS sebagai Bakal Calon Bupati Malaka juga hadir.

Bahkan pertemuan itu berlangsung pada moment politik dalam penyongsongan Pilkada 2024 di Malaka.

Atas pertimbangan itu, sesuai investigasi media bahwa pernyataan RB yang berdalil bahwa “Itu pertemuan keluarga” Itu tidak benar.

Bahwasannya selain pertemuan pada moment politik pilkada 2024, RB bukan keluarganya RJ. Lebih anehnya, pertemuan keluarga dengan sejumlah Tim pendukung salah satu Figur pilkada yang bukan keluarga semua itu pada moment politik, RB juga hadir di beberapa titik dimana Bakal Calon Bupati SBS hadir disitu, RB pun disitu. Karena itu dalil tersebut tidak benar dan tidak sesuai berdasarkan faktanya.

Sementara itu Ketua Panwascam Malaka Barat, Hendrik Modok ketika dikonfirmasi media Rabu 05 juni 2024 mengungkapkan, bahwa dirinya bersama semua pengawas Kecamatan akan memperketatkan pengawasan.

“Kita akan memperketatkan pengawasan sehingga jangan terjadi kecorobohan bagi ASN maupun pihak-pihak lainnya yang terikat aturan Politik praktis,” Tandasnya.

Redaksi://Arro