Diduga Camat Malaka Barat RB Terlibat Politik Praktis, Diduga Pimpim Pertemuan Dukung Salah Satu Figur di Pilkada 2024, Ini Hukumannya!

Tertangkap Kamera, Foto://RB seorang ASN di Malaka yang Jabat sebagai Plt. Camat Malaka Barat, Kabupaten Malaka, NTT yang diduga Terlibat Politik Praktis. Minggu Malam (02/06/2024).

Kabar-malaka.com – Diduga Camat Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, (NTT) seorang ASN berinisial RB terlibat politik praktis pada pilkada 2024.

Tertangkap Kamera dalam pertemuan tertutup itu diduga Camat Malaka Barat pimpin pertemuan bersama Tim pendukung SBS untuk pilkada 2024.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman Andreas Book pemilik Tokoh Rani Jaya di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, pada Minggu malam (02/06/2024).

Dugaan ini, terungkap pada saat orang nomor satu di Kecamatan Malaka Barat RB, beberapa hari yang lalu hadir di kediaman Andreas Book dan tertangkap Kamera sembari dirinya memimpin pertemuan untuk menyuarakan pergerakan dan dukungan pada Figur tertentu.

Celakanya, apa yang dilakukan oleh Camat Malaka Barat ini terkesan melanggar undang-undang ASN yang didalamnya juga tertuang sanksi pelanggarannya. Bahkan, di dalam ketentuan dan aturan ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Melihat tindakan Camat Malaka Barat RB ini menunjukan telah menghianati aturan ASN. Dimana secara tidak langsung memperkosa aturan perundang-undangan tentang pelanggaran ASN terlibat politik praktis.

Baca Juga :  Peresmian Gedung Baru DPRD Malaka Menuai Kritikan Dari Seorang Putra Pribumi

Kejadian yang terjadi didepan Mata tidak menapik kalau di dalam foto dan video itu adalah dirinya, karena jelas-jelas tertangkap Kamera saat ia hadir memimpin pertemuan bersama Tim sukses untuk merencanakan pergerakan dukung SBS di Pilkada 2024.

Diketahui, RB adalah seorang ASN aktif yang menjabat sebagai Camat Malaka Barat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Lebih lanjut mengenai larangan ASN berpolitik, ini berkaitan dengan aturan netralitas ASN. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) UU ASN secara tegas menyebutkan pegawai pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Kemudian, pada dasarnya untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik.

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah mencanangkan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Baca Juga :  Breakeng News : Radiasi Tower Pemancar di Kabupaten Malaka Disambar Petir

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,  kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Lantas, bagaimana hukumnya jika ASN terlibat berpolitik? Dalam hal ASN/PNS menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ia diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4) jo. Pasal 52 ayat (3) huruf j UU ASN.

Netralitas ASN dalam Pemilu

Setelah mengetahui adanya larangan ASN berpolitik praktis, berikut patut dicatat peraturan tentang netralitas ASN dalam pemilu yang secara terperinci tercantum dalam SKB Netralitas ASN.

Keberlakuan SKB Netralitas ASN dalam pemilu 2024 ini, maupun pada pemilu tahun-tahun selanjutnya pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan pegawai ASN yang netral dan profesional serta terselenggaranya pemilu yang berkualitas.

Baca Juga :  SN-KT Masih Solid, Bupati dan Wabup Minta Masyarakat Jangan Percaya Isu Politik Yang Berkembang

Menyambung pernyataan kalimat diatas, perbuatan RB selaku ASN di Malaka termasuk pelanggaran disiplin atas Pasal 9 ayat (2) UU ASN dan Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021.

Karena itu, bagi RB selaku PNS yang melanggar ketentuan larangan di atas, hukuman disiplin berat dijatuhkan yakni terdiri atas:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;

2. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan

3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain pelanggaran disiplin, RB juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

Karena itu, sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut adalah sanksi moral yang harus dan atau segera dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka. Lalu, dalam pemberian sanksi moral tersebut, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 15 PP 42/2004.

Redaksi://Arro