Hukum  

KPK Buka Tahap II Kasus Bawang Merah di Malaka, Masyarakat Harus Bijak Memilih Pemimpin di Malaka

Kabar-malaka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mulai membuka Kasus Bengadaan Benih Bawang Merah di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini menjadi penghalang bagi seorang SBS untuk maju mencalonkan diri menjadi Bupati malaka 2024-2029.

Dikethui, sesuai informasi yang beredar di media sosial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memroses tahap pertama kasus korupsi pengadaan bawang merah yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3,9 milyar.

Dikutip dari media Klikinfopol.com jumat 25 Mei 2024, Saat ini KPK membuka tahap dua kasus yang telah menyeret empat aparat sipil negara (ASN) masing-masing AKA, AAK, YKB dan MB ke penjara.

Kasus tersebut pihak KPK terus mengusut hingga tuntas. Karena itu kemungkinan besar akan mengarah sampai kepemimpinan saat itu, yakni kepemimpinan SBS.

Seperti apa peran aktor intelektual atas kasus benih bawang merah yang dinilai merugikan uang negara tersebut, berharap bisa diungkapkan oleh pihak KPK.

KPK menangani kasus-kasus yang mengarah kepada keterlibatan kepala daerah. Untuk kasus bawang merah, beberapa pegawai kecil sudah di penjara. Sesuai berita acara pemeriksaan, beberapa pejabat Malaka sudah disebut. Kita harapkan KPK bisa ungkap sampai aktor intelektualnya,” Dony E. Tanoen, SE, Pengurus Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT yang dikutip dari media Klikinfopol.com pada Jumat, (25/05/2024).

Baca Juga :  Hironimus Taolin,Tidak Penuhi Panggilan Pemeriksaan Kejati NTT 

Lebih lanjut, sesuai surat KPK yang diterima ARSKSI NTT, beberapa waktu lalu, kata Dony tertulis beberapa nama pejabat di Malaka di antaranya Kepala Daerah Periode 2016-2021.

Bupati SBS yang menjabat saat itu disebut dalam surat tertanggal 19 September 2022 karena kemungkinan adanya keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan bawang merah dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp 9, 6 milyar.

Tampilnya SBS dalam pentas politik menjadi tanda tanya bagi publik. Pasalnya, sejumlah programnya terindikasi korupsi, dan menunggu saatnya saja, APH akan memroses secara hukum.

Lebih miris, Kehadiran SBS untuk  calon di pilkada Malaka 2024 menjadi ancaman, yakni selain Masalah Bawang merah juga masih ada rasa trauma dari berbagai pihak.

Baca Juga :  Tersandung Kasus Korupsi, Bupati Malaka Resmi Non Job Kadis Kominfo

Sebut saja Para ASN, kepala sekolah, kepala desa merasa begitu cemas. Karena, mereka tidak ingin ada temuan seperti yang diaudit Inspektorat Malaka sebanyak 99 kasus dana desa dari 127 kepala desa di Kabupaten Malaka.

Sejumlah kasus akan dibuka, karena sudah dilidik APH seperti kasus dana Pilkada Malaka 2015, kasus tebing/tanggul Naimana, dana ETMC 2019 sebesar Rp 59 milyar, dan layanan kesehatan gratis KTP, pengadaan alat transfusi darah, pacul tanah gratis dan mangkraknya sejumlah bangunan di Kabupaten Malaka, karena salah perencanaan.

Sementara itu Yanto salah satu Masyarakat Kabupaten Malaka kepada media ini, Sabtu 26 Mei 2024 mengatakan, bahwa trauma dengan sikap mantan Bupati SBS.

“Kita bukan tidak suka SBS, tapi kita sudah trauma dengan kejadian-kejadian di masa kepemimpinan beliau. Maka kita harus bijak mengambil keputusan untuk memilih pemimpin yang tepat, tanpa mengintimidasi masyarakat malaka, apa lagi para pegawai di Kantor,” Terangnya.

Baca Juga :  Ketua TP PKK Malaka drg. Maria Nahak Monitoring Program Penurunan Stunting di Desa Motaulun, Kades Vicky; Kita Siap Dukung

Menurut Yanto, sikap seperti itu tidak layak memimpin malaka. Bahwasannya malaka adalah wilayah yang penuh dengan adat wesei wehali yang menjadi kunci utama dalam menghargai dan menghormati antar sesama manusia.

“Maka itu saya mengajak teman-teman dan bapak ibu semua untuk bijak mengambil keputusan dalam memilih pemimpin. Saya pikir SN-FBN sudah tepat, karena keduanya cocok untuk memimpin malaka Yang lebih baik tanpa intervensi siapapun,” Katanya.

Terlepas dari itu kata Yanto, bahwa terkait kasus yang ada perlu diusut hingga sampai aktor intelektual layanan.

“Kita serahkan semua kepada pihak KPK, semoga kasus tersebut bisa terungkap. Dan kalau mungkin kasus ini diungkapkan sampai pimpinan wilayah, maka yang terlibat bisa jadi ke Mantan Bupati. Jikalau itu terjadi maka akan menjadi ancaman berat dan juga merusak reputasi seorang SBS di pencalonan Pilkada Malaka ini,” Pungkasnya. (AB/tim)