Terkait Pelanggaran Kode Etik Pemilu 2 Anggota PPK Malbar yang dilantik, Ini Penjelasan Ketua KPU Malaka!

Ketua Komisi Pemilihan. UMUM (KPU) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yuventus Seran.

Kabar-malaka.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka kembali meloloskan dan melantik dua Anggota PPK Kecamatan Malaka Barat MSL dan MFS yang terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Keduanya terkena Kasus Pemindahan Suara dari Caleg Partai PSI ke Caleg lain pada Pileg 14 Februari 2024 lalu.

Perubahan suara itu terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di TPS 04 Desa Sikun, TPS 01 Desa Raimataus, dan di TPS 01 Desa Motaain, Kecamatan Malaka Barat.

Masalah itu kemudian tidak dicermati KPU Malaka sesuai kode etik penyelenggara pemilu dan melantik MSL dan MFS.

Diketahui, pelantikan PPK untuk pilkada malaka 2024 itu dilaksanakan oleh KPU Malaka, di Betun pada Kamis (16/05/2024).

Bawaslu Kabupaten Malaka, Nadap Betty, ketika di konfirmasi media pada Jumat 16 Mei 2024 mengatakan, sesuai ketentuan pihak bawaslu sudah mengawasi.

“Ya, sesuai ketentuannya kita mengawasi saja proses perekrutan kemudian pencegahan melalui surat Himbauan agar dilaksanakan perekrutan sesuai ketentuan yang berlaku. Kalo saat wawancara itu sudah ranah KPU sampai pleno penetapan,” Ungkapnya.

Baca Juga :  Kedisiplinan ASN di Malaka Sangat Lemah, Bupati Simon Minta Sekda Harus Tegas

Kemudian ketika ditanya media terkait beberapa PPK yang melanggar kode etik Undang-undang pemilu, Nadap mengatakan sudah sampaikan rekomendasinya ke pihak KPU Malaka.

“Soal PPK yngg kena kode etik juga Bawaslu sudah sampaikan rekomendasi hasil penanganan pelanggaran kode etik, cuman pemberian sanksi kepada KPU,” Ujarnya.

Ketua KPU Kabupaten Malaka, Yuven saat dikonfirmasi media mengatakan, dalam kaitan dengan proses pembentukan Badan Ad hoc khusus Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pilkada Malaka Tahun 2024.

Prinsipnya, kata Yuven, semuanya telah melalui suatu mekanisme dan Prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan Adhoc Penyelengara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil walikota.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Berikan Santunan kepada Ahli Waris Almarhum Simon Bria

“Untuk itu bahwa, terhadap adanya dugaaan Suap dari calon PPK kepada Anggota KPU, sebagaimana diungkapkan dalam pemberitaan pertama, secara tegas kami sampaikan Tidak Benar,” Ujarnya.

Ia mengatakan, Kebebasan berpendapat adalah wajar dan menjadi hak setiap warga negara dan kita sama-sama hormati.

“Namun demikian mohon kepada semua kita untuk memastikan setiap pernyataan seperti dimaksud agar tidak menjadi opini liar,” Ungkap Ketua KPU Kepeda media, Jumat, (16/05/2024).

Lebih lanjut kata ketua KPU, terhadap dipilihnya kembali beberapa anggota PPK pada pemilu 2024 untuk menjadi anggota PPK pada Pilkada 2024 khusus Kecamatan Malaka Barat, dimana sebelumnya oleh Bawaslu kabupaten Malaka melalui Gakumdu pernah melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu terhadap 5 orang anggota PPK Malaka Barat.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tidak bisa menjadikan proses penanganan kasus tersebut sebagai rujukan untuk pembentukan PPK Pilkada saat ini.

Baca Juga :  Diduga Camat Malaka Barat RB Terlibat Politik Praktis, Diduga Pimpim Pertemuan Dukung Salah Satu Figur di Pilkada 2024, Ini Hukumannya!

“Dasarnya bahwa Proses yang telah dilakulan oleh Bawaslu Malaka/ Gakumdu berdasarkan laporan dari salah satu caleg DPRD Kabupaten tersebut. Hasilnya bahwa kasus tersebut tidak sampai pada putusan hukum tetap atau dihentikan karena tdk cukup bukti atau keterangan lain dalam hal ini yang tahu persis adalah Bawaslu Malaka,” Katanya.

Maka kata Yuven, Atas dasar tersebut KPU Malaka menganggap kelima anggota PPK tersebut tidak terbukti atas pelanggaran sebagaimana dimaksud.

“Bahwa untuk menentukan Anggota PPK Terpilih di seluruh kecamatan termasuk PPK Malaka Barat adalah melalui seluruh proses tahapan seleksi yang ada mulai dari seleksi administras, seleksi tertulis hingga seleksi wawancara. Bahwa yang terpilih berdasarkan pertimbangan dan memperhatikan dari seluruh aspek dari masing-masing calon, yang pada akhirnya ada sebagaian calon yang sebelumnya PPK pada pemilu masih dipertimbangkan dan dianggap layak untuk dipilih kembali,” Pungkasnya.

Redaksi://Arro