Daerah  

Diduga KPU Malaka Disuap, Aktivis PMKRI Minta Segera Nonaktifkan MSL dan MFS Dari PPK

Kabar-malaka.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka diduga sengaja meloloskan dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) malaka Barat yang bermasalah di Pileg kematin.

Terpantau Media, KPU Kabupaten Malaka kembali meloloskan dan melantik dua Anggota PPK Kecamatan Malaka Barat MSL dan MFS yang terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Keduanya terkena Kasus Pemindahan Suara dari Caleg Partai PSI ke Caleg lain pada Pileg 14 Februari 2024 lalu.

Perubahan suara itu terjadi di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di TPS 04 Desa Sikun, TPS 01 Desa Raimataus, dan di TPS 01 Desa Motaain, Kecamatan Malaka Barat.

Baca Juga :  Siap Cegah Banjir, Bupati Malaka Sudah Siapkan Anggaran Untuk Pembangunan Tanggul di Malaka Barat

Masalah itu kemudian tidak dicermati KPU Malaka sesuai kode etik penyelenggara pemilu dan melantik MSL dan MFS.

Diketahui, pelantikan PPK untuk pilkada malaka 2024 itu dilaksanakan oleh KPU Malaka, di Betun pada Kamis (16/05/2024).

Menanggapi hal itu, Aktivis PMKRI, Deni menilai bahwa KPU malaka diduga disuap oleh oknum tak dikenal. Bahwasannya, PPK yang dilantik ini Terkena pelanggaran fatal itu masih bisa diloloskan oleh KPU, ada apa?

Karena itu, kata Deni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka, segera cermati aturan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan segera ambil tindakan.

Baca Juga :  Menuju Pilkada Malaka, FBN Maju Tak Gentar

KPU Malaka segera memberhentikan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) karena diduga berbuat curang dengan mengutak-atik hasil perolehan suara calon legislatif pada pemilu 2024 kemarin,” Tandas Deni melalui media, Kamis 16 Mei 2024 Malam.

Ia mengatakan, pihak KPU Segera menonaktifkan dua anggota PPK yang bermasalah lalu digantikan dengan orang lain.

“Itu perlu dinonaktifkan sesegera mungkin, karena MSL dan MFS terindikasi melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu,” Tekannya lagi.

Baca Juga :  Indonesia Menjadi Satu-Satu Negara di Dunia Yang Memiliki Jalan Tol Terpanjang di Atas Air

Ia mengungkapkan, KPU tidak boleh gegabah karena keduanya secara sengaja mengutak-atik suara caleg, dengan melakukan perubahan data C-Hasil Plano. Lantas mengapa KPU tidak mendalami dan pertimbangkan itu.

“Kan anggota yang lolos melebihi dua itu, jadi bisa ganti. KPU jangan sengaja dan malas tahu, tapi harus mendalami masalah itu karena benar-benar fatal melanggar kode etik. KPU jangan mengajarkan hal yang salah kepada publik. Harus mencermati aturan itu dan dinonaktif untuk diganti sebelum mereka mengabdi,” Pungkasnya. (Red)