Kombes Dudung Diduga Minta Sat Reskrim Polrestabes Medan Bebaskan Tersangka Mafia Tanah

Foto://Sutrisno Pangaribuan, Ketua kongres Rakyat Nasional (Kornas) Indonesia.

Kabar-malaka.com – Pasca aksi koboi oknum prajuritTNI di MapolrestabesMedan, beredar kabar adanya pertemuan keluarga terduga mafiatanah dengan KabidPropamPoldaSumut.

Bahkan KombesDudung diduga meminta secara langsung kepada SatReskrimPolrestabesMedan untuk menangguhkan penahanan tersangka dugaan mafiatanah tersebut.

Kendati demikian disampaikan Ketua PresidiumKongresRakyatNasional (Kornas) Indonesia, SutrisnoPangaribuan dalam rilisnya melalui Wats-Ap kepada media kabar-malaka.com pada Kamis, (9/8/2023).

Ia membenarkan, bahwa permintaan Kabid PropamPoldaSumut tersebut dikabarkan sebelum rombongan Mayor Dedi Hasibuan (MDH) ramai- ramai menggeruduk MapolrestabesMedan.

Kasus tersebut makin menarik, pasca kedatangan tersangka pemalsuan tandatangan penjualan lahan milik PTPN Ahmad Rosyid Hasibuan (ARH) ke MapoldaSumut.

“Kedatangan tersangka ARH ke PoldaSumut yang didampingi beberapa rekannya ternyata bukan untuk menyerahkan diri. Tetapi justru melaporkan personel ReskrimPolrestabesMedan ke Bid PropamPoldaSumut,” Ungkapnya.

Ia menjelaskan, pada Selasa (8/8/2023), ARH melaporkan dugaan tindakan tidak profesional dari AKP Wisnugraha, Kanit Pidum Sat ReskrimPolrestabesMedan dalam perkara yang menjeratnya.

Baca Juga :  HMI Jakarta Kencam Sikap PDIP Terhadap Rocky Gerung, Kornas Minta Stop Demokrasi Reaktif, Gotong Royong Bangun Indonesia

PuspomTNI Harus Transparan Terkait Pemeriksaan PrajuritTNI Pelaku Penggerudukan MapolrestabesMedan,” Pintanya.

Atas dasar itu, kata kornas, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya merespon aksi koboi anak buahnya pada Senin (7/8/2023).

“Yudo menyebut perbuatan MDH yang mendatangi PolrestabesMedan bersama puluhan prajurit adalah tindakan tak etis. Yudo pun memerintahkan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Laksda Agung Handoko memeriksa para oknum TNI tersebut,” Kata Sutrisno sesuai respon Yudo.

Selain itu kata ketua PresidiumKornas, Kapuspen TNI Laksamana Muda, Julius Widjojono juga merespon pada Selasa (8/8/2023). Ia menjelaskan, bahwa MDH akhirnya ditahan oleh PuspomTNI.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/Bukit Barisan Kolonel (Inf) Rico Siagian mengatakan, bahwa 13 prajurit lain sedang diperiksa Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan terkait kasus yang sama.

Respon cepat PuspomTNI dan Pomdam I Bukit Barisan tentu sebuah hal positif, namun untuk menjaga harapan dan kepercayaan publik, proses hingga akhirnya harus transparan.

“Sebab kebiasaan buruk dalam penanganan kasus yang melibatkan oknum aparat negara, adalah responsif setelah viral, namun tidak bertahan lama dan berakhir senyap dan tertutup,” Ujarnya.

Baca Juga :  Tarik Perwira Tinggi TNI dan Polri dari Jabatan Sipil

Pemberantasan MafiaTanah

Atas peristiwa yang berkaitan dengan mafia tanah tersebut, maka Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sebagai wadah berhimpun dan berjuang rakyat dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menyampaikan pandangan dan sikap sebagai berikut:

Pertama ; penanganan aksi intimidasi institusi yang dilakukan oleh sejumlah oknum prajuritTNI Kodam I BB harus transparan, jujur, dan adil. Para pelaku harus dijerat kode etik dan tindakan disiplin, serta dugaan tindak pidana menghalang- halangi proses hukum.

Kedua ; bahwa Irwasda PoldaSumut harus melakukan pemeriksaan terhadap penanganan perkara tersebut untuk memastikan ada atau tidak “conflict of interest” dari oknum aparat terhadap perkara dan pelaku.

Ketiga ; bahwa PropamMabesPolri diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum aparat yang diduga “cawe- cawe” dalam penanganan perkara jual beli tanah negara yang dikelola PTPN. PropamMabesPolri harus memeriksa oknum aparat di Sat Reskrim PolrestabesMedan, maupun di PropamPoldaSumut sehingga perkara tersebut transparan, clear dan clean.

Baca Juga :  Penasehat Hukum Minta Polsek Alak TetapkanTanah Sengketa Batu Plat jadi Status Quo

Keempat ; bahwa kasus tersebut menjadi preseden buruk bagi TNI dan Polri dalam kesungguhan melakukan pemberantasan mafiatanah. Maka Menko Polhukam diminta untuk menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI dan Kapolri untuk menghindari berbagai gesekan dalam pelaksanaan tugas pertahanan dan keamananan.

Kelima ; bahwa Presiden diminta untuk meningkatkan status satgas mafiatanah yang dibentuk oleh KementerianATR/BPN menjadi Satgas yang langsung dibawah perintah presiden. Pemberantasan mafia tanah diduga melibatkan oknum- oknum aparat pemerintahan dan negara. Maka pemberantasan mafiatanah akan bergerak cepat jika dan hanya jika dipimpin langsung oleh presiden.

Keenam ; bahwa Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI dan sebagai kepala negara dan pemerintahan harus tegas memerintahkan PanglimaTNI dan Kapolri agar tertib dalam tugas masing- masing. Gesekan antar prajurit di lapangan harus ditangani dengan baik, sehingga tercipta suasana kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kornas akan terus menyampaikan suara dan aspirasi rakyat dalam mewujudkan Indonesia maju” Pungkasnya.

Redkasi

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.