Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Ketua Golkar Surabaya: Jangan Halangi Rakyat Memilih Wakilnya

Foto Istimewa://Arif Fathoni, Ketua Golkar Surabaya.

Kabar-malaka.com – Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Arif Fathoni menegaskan bahwa sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka lahir atas bagian koreksi dari perjalanan demokrasi di Indonesia. 

Arif Fathoni menilai, saat ini rakyat sudah terlanjur cinta dengan sistem proporsional terbuka. Karena rakyat bisa memilih secara langsung calon legislatif (Caleg) yang dikehendaki untuk mewakili suaranya, baik di DPR Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat.

“Ujung dari sistem demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Artinya, demokrasi yang kita anut ini kan dari, oleh, dan untuk rakyat,” kata Arif Fathoni, dalam Talk Show Politik #2, Rumah Kebangsaan Jawa Timur yang dilansir dari Beritabaru.co Jatim pada minggu (22/1/2023).

Baca Juga :  Kades Oan Mane dan Polsek Malaka Barat Berhasil Mendamaikan Perkelahian Antara Pemuda

Menurutnya, dengan pemilu sistem proporsional terbuka caleg yang meraih suara terbanyak dapat dipastikan memiki kedekatan dengan rakyat sebagai pemilih. Baik saat pemilihan maupun pasca caleg terpilih untuk memasuki masa pengabdian.

“Kalau kedekatan pertama bagaimana mengantarkan yang bersangkutan, calegnya ini, untuk menjadi pelayan rakyat, di DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi maupun RI. Lima tahun berikutnya masih terjadi interaksi bagaimana menunaikan pengabdian selama 5 tahun itu, agar tetap istiqomah sehingga berakhir dengan khusnul khotimah,” tuturnya.

Namun demikian, Arif Fathoni tak menafikan adanya kekurangan dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Baginya hal tersebut wajar.

Kata Ketua Golkar Surabaya, tapi tidak lantas kemudian, karena masih ada celah dan belum sempurna, sistem proporsional tertutup kemudian dijadikan satu-satunya jalan keluar.

Baca Juga :  Jacson Marcus, Desak Bupati MBD Segera Evaluasi Kinerja Setiap Kadis Karena dinilai Buruk

“Justru tanggung jawab kita, partai politik sebagai peserta pemilu, KPU, Bawaslu Gakumdu, sebagai penyelenggara pemilu, maupun pemerintah terus melakukan evaluasi, melakukan lompatan pemikiran, kira-kira dengan sistem proporsional terbuka di Tahun 2019 di mana?,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Arif Fathoni juga menekankan bahwa sistem pemilu apapun, menjadi kewajiban seluruh penggiat demokrasi untuk terus melakukan evaluasi, untuk memberikan lompatan pemikiran. Agar ada perbaikan di masa mendatang.

Arif Fathoni menegaskan, kekhawatiran yang sesungguhnya adalah sistem demokrasi yang telah sepakati berujung pada demokrasi prosedural atau post truth demokrasi.

Baca Juga :  Horor Kecelakaan Bus di Takari Menyebabkan 18 Orang Terluka

Menurutnya, apabila fenomena ini terjadi, yang rugi adalah bangsa dan negara Indonesia secara menyeluruh.

“Naudzubillahimindzalik, fenomena itu jangan sampai terjadi. Karena itu yang rugi adalah bangsa dan negara ini. rakyat rugi, negara rugi, karena menghabiskan triliunan anggaran, tetapi tidak mengalami peningkatan kualitas demokrasi,” tuturnya.

Oleh sebab itulah, lanjutnya Partai Golkar berharap sistem demokrasi pemilu proporsional terbuka tetap dijalankan sebagaimana diatur undang-undang, sembari membenahi  yang menjadi kekurangan.

“Sehingga rakyat happy, partai politik happy, pemerintah happy. Kuncinya adalah kita semua meyakini bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara tuhan. Jangan halangi rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakilinya,” tegas Arif Fathoni.***