Jokowi Tandatangani KUHP Baru di Awal Tahun 2023

Kabar-Malaka.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memandatangani KUHP baru di awal tahun ini, pada Senin, (02/01/2023).

KUHP baru yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada Senin, 2 Januari 2023.

Dilansir dari dari situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Sekretariat Negara, KUHP resmi diundangkan pada Senin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca Juga :  GMKI Sumut Gelar Aksi Berbagi Untuk Warga

Dalam salinan itu KUHP baru terdiri dari 37 bab, 624 pasal, dan 345 halaman. KUHP terdiri dari dua bagian yaitu bagian pasal dan penjelasan.

Meski telah diundangkan, namun KUHP baru ini akan berlaku tiga tahun lagi atau 2025.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pada kesempatan sebelumnya menegaskan jika KUHP baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Jokowi.

Baca Juga :  Walau Sudah Kembalikan BLT, Frida Klau Terlanjur Melanggar Aturan, Bupati dan Wabup Malaka Diminta Harus Profesional Ambil Keputusan

“KUHP itu berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi,” kata Mahfud saat Penyampaian Catatan Akhir Tahun Menko Polhukam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2022.

Mahfud pun membantah bila pengesahan KUHP itu untuk menangkap orang yang menghina Presiden Jokowi.

“Kok dituduh untuk melindungi pak Jokowi, untuk menangkap orang orang yang kritis. Ini untuk melindungi anda yang mau jadi presiden di Pemilu mendatang agar anda tidak dihina-hina dan negara aman,” paparnya.

Baca Juga :  Raih 32.635 Suara pada Pileg 2024, Eks Ketua PMKRI Pusat Siap Adu Taring di Pilkada Sikka

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, selama tiga tahun masa transisi, pemerintah akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencegah munculnya hoaks di ruang publik dan mispersepsi terhadap pasal-pasal KUHP.***

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.