Kabar-Malaka.com – Swasembada pangan menjadi program pembangunan pertanian yang strategis karena memiliki dampak luas. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang baik, serta nilai gizi yang tinggi memiliki dampak luas pada perekonomian dan mutu sumber daya manusia.
Beras sebagai bahan pangan utama menjadi target utama di pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak, S.H., M.H dan Louise Lucky Taolin, S. Sos., untuk dapat mencapai swasembada.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka diminta untuk dapat mendorong jumlah kuota pemberian pupuk subsidi kepada para petani.
Kondisi itu disebabkan jatah subsidi pupuk yang diberikan kepada kelompok tani pada tahun ini dinilai sangat tidak efektif untuk mewujudkan program swasembadapangan di Kabupaten Malaka.
Hal ini diungkapkan salah satu aktivis yang berprofesi di Bidang Pertanian Universitas negeri Timor yang namanya tak mau disebutkan di media ini.
Menurutnya, kebutuhan ideal pupuk di Malaka dalam jangka waktu satu tahun memerlukan sebanyak 450-500 ton.
“Turunnya kuota pupuk subsidi itu karena jadwal tanam yang tidak terdata secara akurat. Sehingga di beberapa tahun lalu, banyak petani yang masa pemeliharaan pertaniannya tidak sejalan dengan datangnya pupuk bersubsidi. Sehingga para petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi,” kata dia, Sabtu (28/9/2022).
Ia juga mengkritik langkah pengadaan mesin pengolah kompos sebagai alternatif mengatasi kelangkaan pupuk kimia bersubsidi harus diadakan dandiberikan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Malaka kepada poktan di malaka.
“Saya rasa pengadaan alat pencacah komposit itu salah satu solusi bagi petani. Mau berapa banyak mesin yang mau di adakan itu yerserah Dinas terkait,” terangnya.
“Semestinya Pemda melakukan lobi ke Kementrian Pertanian soal penambahan kuota pupuk subsidi, bukan malah main proyek pengadaan,” tambah dia.
Ia menganggap, jika program ketahanan pangan tahun 2022-2023 yang diwacanakan pemerintah Kabupaten Malaka dipastikan bisa gagal karena tidak adanya ketersedian pupuk bersubsidi bagi petani.
Hal itu kemungkinan besar akan terjadi karena ketidak tersedianya air oleh pemerintah malaka.
Itu faktor utama terjadinya kegagalan swasembada pangan juga karena minimnya air.”dan itu masalah besar yang tidak disadari oleh pemerintah Malaka, khususnya Dinas terkait,” katanya.
“Kalau masalah pupuk Subsidi ini aja Pemda gagal mengantisipasi nya, bagaimana program ketahanan pangan yang sekian banyak hektar itu. Apakah lagi-lagi hal ini hanya program Bancakan yang “menjual” petani? Bagaimana kita bisa sukseskan swasembada pangan di Kabupaten Malaka jika hal krusial ini saja Pemda tidak bisa mengatasi?, Logika berfikir kita bagaimana ini,” ungkapnya.
Sementara dari beberapa jatah pupuk subsidi yang diberikan Dinas Pertanian hanya akan mengakomodir kebutuhan dari beberapa kelompok tani yang diperkirakan dengan jumlah yang sangat sedikit.
Redaksi : Arro
