Ketua PGRI Kesal, Bupati Malaka Mutasi Para Guru Diduga Penuh Tendensi Politik

BETUN, Kabar-Malaka.com – Pemindahan atau mutasi Para guru diperlukan untuk mengatasi kesenjangan jumlah pendidik di perkotaan dan pedesaan. Sayangnya sejumlah mutasi guru didasari oleh alasan politis ketimbang kebutuhan sekolah.

Hal tersebut diungkap Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malaka, Jonathan Seran Suri, S.Pd., M.Pd di Betun, Kabupaten Malaka, Selasa (27/9/2022).

Menurutnya, Mutasi Para Guru di Kabupaten Malaka oleh Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H itu membuat dirinya kesal karena diduga terkesan Tendensi Politik.

“Guru menjadi komoditas politik dalam ajang pemilhan kepala daerah. Ada lebih dari 10 persen guru di Malaka menjadi alat politik,” kata Ketua PGRI Kabupaten Malaka itu.

Baca Juga :  Masyarakat Segel Kantor Desa Bani-Bani, Ada Apa?

Sesuai kacamata politik, seorang putra asal malaka yang baru saja meraih Gelar Magister itu menilai, bahwa Bupati Malaka Mutasi para guru dilakukan secara negatif, terutama bagi kelompok guru yang ‘kalah’ dalam pilkada.

Ia mengungkapkan, bahwa mutasi atau perpindahan para guru di pertengahan semester itu dengan sendirinya mengorbankan siswa/i. Hal itu diduga penuh tendensi Politik oleh Bupati Simon Nahak.

“Oleh karena itu, ketua PGRI Malaka meminta Bupati Malaka untuk segera pertimbangkan analisis kebutuhan, analisis beban kerja dan berkeadilan, untuk kemajuan pendidikan malaka,” Tandas Aktivis PMKRI itu.

Baca Juga :  Sebelum Tetapkan Cakades Terpilih, Panitia Pemilihan Kabupaten Malaka Harus Baca Perbup Nomor 31!

Sementara kelompok guru yang ‘menang’ diangkat menjadi pejabat baru atau kepala sekolah, bahkan dipindahkan dari daerah terpencil ke perkotaan maupun di perkotaan ke daerah terpencil.

Kelompok guru ‘kalah’ yang dimaksudkan itu ialah guru-guru yang merupakan pendukung calon kepala daerah yang kalah dalam pilkada. Sementara kelompok guru yang ‘menang’ ialah guru-guru pendukung calon yang memenangi pilkada.

Mutasi karena faktor politis itu mengakibatkan daerah perkotaan maupun daerah terpencil makin kekurangan guru.

“Ada juga guru yang bersedia dipindahkan ke desa terpencil hanya untuk memenuhi syarat sertifikasi, yaitu 24 jam mengajar,” kata Jonathan Seran Suri.

Baca Juga :  SBS Wariskan 19 dari 20 Puskesmas Terakreditasi di Kabupaten Malaka

Hal serupa yang terjadi pada para guru di sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Malaka membuat keterpurukan pendidikan menjadi buram. Bahwasannya, guru yang tidak berbuat salah di mutasi untuk dipindahkan ke daerah yang jauh dari perkotaan. Lantas, apa sebabnya sehingga para guru dimutasi?

“Banyak guru PNS yang telah lama bertugas di sekolah-sekolah perkotaan, bertahan untuk tidak dimutasi ke daerah terpencil. Sekolah-sekolah di kota juga sering mempertahankan guru-guru PNS yang memiliki prestasi di sekolah,” Pungkas Ketua PGRI Malaka.