Aliansi Mahasiswa Desak DPRD TTU Tolak Kenaikan BBM

TTU, Kabar-Malaka.com – Ratusan Mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi mahasiswa menggugat OKP Se-TTU menggelar aksi Penolakan kenaik BBM di kefamenanu, Kabupaten TTU, Jumat (16/9/2022).

Gerakan Demonstrasi Yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa yaitu, GMNI Cab. Kefamenanu, PMKRI Cab. Kefamenanu, GEMMA Kefamenanu, IKMA TTS, KM3N Kefamenanu, IMANSA Kefamenanu, IMAPEN Kefamenanu, KERAMAT Kefamenanu Demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Demonstrasi yang dilakukan Aliansi mahasiswa menggugat OKP Se-TTU atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah pada tanggal 03 September 2022 dengan dalih APBN Indonesia tahun 2022 tidak akan sanggup menanggung beban subsidi BBM yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah (dari pagu awal sebesar 152,5 triliun rupiah).

Kenaikan harga BBM tersebut karena Menurut pemerintah, hal ini disebabkan karena naiknya harga minyak Dunia, peelemahnya nilai tukar rupiah, dan melonjaknya konsumsi BBM bersubsidi Nasional melebihi ekspektasi yang ditetapkan pemerintah.

Hal demikian karena menurut data yang dikeluarkan pemerintah, bila subsidi BBM tahun ini tidak dilakukan penyesuaian, maka pemerintah harus menambah suntikan dana subsidi sebesar 198 triliun.

Baca Juga :  Istimewa, Pengukuhan Pengurus PKBM Dihadiri Bupati Malaka dan TTU

Artinya, total anggaran APBN tahun 2022 yang dialokasikan untuk subsidi BBM akan berjumlah sekitar 700 triliun.

Untuk mengurangi beban terhadap APBN tersebut, menurut pemerintah terdapat 3 jalan yang dapat ditempuh ;

Pertama, menaikkan harga BBM bersubsidi. Kedua, mengendalikan volume konsumsi alias membatasi penggunaan BBM bersubsidi.

Dan Ketiga, menambah Dana subsidi Energi tahun ini sebesar 198 triliun. Saat ini pemerintah lebih memilih Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi subsidi Energi.

Oleh karena itu, Mahasiswa TTU menyoroti kebijakan subsidi BBM selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati kelas menengah ke atas.

Data menunjukkan sebagian besar konsumsi BBM subsidi 60% dinikmati oleh golongan masyarakat kelas menengah ke atas dari 80% dari total konsumsi BBM subsidi.

Sedangkan untuk golongan masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya menikmati 20% daripada BBM subsidi.

Baca Juga :  BEMNUS NTT Audiens dengan Kemendikbud Ristek

Selain itu, Mahasiswa TTU juga meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Hal ini dikarenakan aturan tersebut terlalu umum dan tidak mengatur secara spesifik berkaitan dengan pembatasan pemanfaatan BBM subsidi.

Maka dari itu, Aliansi Mahasiswa membawa beberapa tuntutan sebagai berikut;

1. Menolak Kenaikan Harga BBM sekaligus Menolak Bantuan Sosial dengan Skema BLT dan BSU.

2. Mendesak Presiden untuk menginstruksikan kepada KPK dan BPK untuk memberantas Mafia BBM di tubuh pertamina sekaligus mendesak DPRD TTU untuk melakukan pengawasan intensif pada rantai distribusi BBM bersubsidi sehingga tepat guna dan tepat sasaran.

3. Menghimbau DPRD TTU untuk melakukan upaya prefentif dalam mencegah terjadinya Black market / penyelundupan BBM di perbatasan RI RDTL.

4. Meminta DPRD TTU untuk menolak Kenaikan BBM Bersubsidi.

Foto://Jhon Gusmao (Aliansi Mahasiswa OKP TTU Gelar Demonstrasi)

Dari pernyataan di atas koordinator Lapangan PMKRI Cabang Kefa Abang Agustinus Haukilo mengapresiasi wakil ketua 2 DPRD TTU Yasintus Lape Naif yang menyetujui dengan tuntutan masa aksi menolak kenaikan BBM.

Baca Juga :  Penasehat Hukum MCS Dampingi Kliennya Dalam Proses Tahap 2 Pelimpahan Barang Bukti dan 8 Tersangka Ke Kejari TTU

“Namun sayangnya masih diagendakan dalam sidang paripurna dan ini terbukti bahwa DPRD tidak ada sikap padahal kebijakan sudah dikeluarkan sejak 3 September 2022 yang lalu,” ujarnya.

Selain itu, setiap pimpinan OKP memberikan waktu kepada pihak DPRD dengan detline waktu satu minggu, untuk mengundang para aktivis melakukan RDP bersama mahasiswa.

Terpantau Media Kabarmalaka.com, Demonstrasi dalam dua hari ini membuahkan hasil dengan wakil ketua II DPRD menerima tuntutan kami dan membawa tuntutan kami ke pembahasan paripurna.

Walau demikian, Para Ketua OKP menitipkan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai disini, akan tetapi, mereka terus melakukan aksi yang berkelanjutan jika tuntutan mereka tidak direalisasikan.

Ratusan Mahasiswa pun terus bertolakan dengan pihak keamanan (Polri). Si kesempatan itu, salah satu orator dalam masa aksi menyampaikan, bahwa “Revolusi belum selesai dan kita terus melakukan penolakan,” Tuturnya.

Kontributor : Jhon Gusmao
Redaksi : Arro