Daerah  

DPRD Ende Tidak Menghargai Bupati Jika Minta Copot Kadis P&K

Reporter : */Tim Editor: Redaksi

Ende,kabar-malaka.com- Permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende, Siti Hajarul Hastuti dan Yani Kota ke Bupati Ende, Hj. Djafar Achmad untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Mensi Tiwe dinilai melampaui batas dan kewenangan hak kontrol DPRD.

Demikian pernyataan Ketua Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Ende, Adrianus So melalui pesan Whats App yang diterima tim media ini pada Rabu (30/3), menanggapi permintaan Anggota DPRD Ende, Siti Hajarul Hastuti dan Yani kepada Bupati Ende dalam rapat Paripurna VI Komisi II DPRD Ende untuk mencopot Kadis P&K Kabupaten Ende.

“Saya heran karena permintaan pencopotan itu datangnya dari lembaga DPRD Ende, yang nota bene tidak memahami tugas dan fungsi Baperjakat. DPRD Ende telah melampaui batas dan kewenangan sebagai hak kontrolnya, karena soal pengakatan/penempatan ataupun pencopotan jabatan seorang  ASN tersebut  adalah hak prerogatifnya Bupati yang diatur dalam undang-undang ASN,” tulisya mengkritik.

Menurut Ardian, sikap ngotot Siti Hajarul Hastuti dan Yani Kota untuk pencopotan Kadis P & K Ende karena dugaan adanya tindak pidana korupsi, menjadi panggung akrobat yang tidak pantas dipertontonkan.

Hastuti dan Yani Kota, kata Ardian, seharusnya bisa memahami bahwa seseorang hanya dikatakan korupsi bila telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan ditemukan unsur kerugian negara oleh lembaga yang ditunjuk resmi negara (BPK).

Baca Juga :  Pengelolah PAUD Nunoni Desa Meusin, diduga ada indikasi KKN

“Bagaimana kita memvonis KKN di situ, wong  tidak ada kerugian negara dan uang tersebut masih di rekening daerah kok, yang benar saja,” ungkapnya.

Adrianus So pun meminta Hastuti maupun Yani Kota  untuk banyak membaca literatur agar dapat mengetahui bahwa di pemerintahan itu ada yang namanya Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan  Kepangkatan). Tugas pokok Baperjakat adalah untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan stuktural Eselon II ke bawah.

“Banyak membaca literasi agar tidak gagal paham. Jangan sampai gara-gara permintaan pencopotan tersebut, nanti masyarakat menilai bahwa DPRD Ende bisa saja salah presepsi, bisa saja salah tangkap, bisa salah dengar dan juga bisa saja salah berpikir,“ ujarnya.

Ardian mengungkapkan, bahwa gaduhnya tuntutan pencopotan Kadis P&K Kabupaten Ende tidak dilatarbelakangi argumentasi rasional dan obyektif sehingga memicu dugaan, bahwa DPRD Ende sedang memainkan ‘koor’ kepentingan-kepentingan tertentu menjelang musim lelang proyek pekerjaan oleh Bupati Djafar.
Sikap dua anggota DPRD tersebut, juga memberi kesan kepublik bahwa sesungguhnya yang lebih berhak mengurus birokrasi di kabupaten Ende ini adalah lembaga  DPRD Ende yang dipimpin oleh Feri Taso bukan Bupati Djafar.

Baca Juga :  Pemerintah Desa Bereliku Lantik Badan Pengurus Karang Taruna Massa Bakti 2023-2026

“Ini seolah-olah mengumumkan kepada publik bahwa Bupati Djafar tidak mengerti tata kelolah birokrasi dan keliru menempatkan kadis Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal sebelum menempatkan, Bupati Djafar tentu telah menerima pertimbangan dari Baperjakat,” tandasnya.

Adrian mengatakan, “ Saya melihat polemik ini akan berakhir jika Bupati Djafar dan kadis Pendidikan dan Kebudayaan bisa “mengangkap”tuntutan anggota DPRD ini,” ungkapnya.

Adrian pun mengharapkan agar anggota DPRD Ende menghentikan polemik yang menimbulkan tafsiran jika Bupati Djafar saat ini tidak mampu menata birokrasi.  Sebagai Kepala Daerah, Bupati Djafar adalah politisi yang memiliki segudang pengelaman.

“Pak Bupati Djafar itu adalah ketua Dewan Pembina partai PDI Perjuangan Kabupaten Ende. Beliau memahami betul langkah dan kebijkan sebelum diambil. Jadi tidak usah menggurui atau menekan Bupati. Kalau ada keinginan, bisik-bisik saja ke pak Bupati, dan mestinya DPRD Ende harus segera meminta maaf kepada Bupati Djafar,“ saranya.

Hal senada diungkapkan politisi partai Demokrat Kabupaten Ende, Maksimus Mari. Ia meminta publik untuk lebih jernih melihat pokok permasalahan tersebut dan indikator kinerja Kadis P&K juga yang jarang didengungkan di tengah tumpukan masalah yang melilit di tersebut, supaya ada obyektivitas dan keadilan dalam menilai kinerja Kadis P&K. “Barulah kemudian disimpulkan apakah tidak mampu, tidak kompoten dan dicopot, dan demikianlah pendapat anggota DPRD kita ?” ujarnya

Baca Juga :  Pemda Malaka Akan Bentuk BRIDA Untuk Percepat Swasembadapangan

Menurut Maksi Mari, Kadis P&K Ende dipilih melalui lelang jabatan, sehingga seharusnya ada angka perhitungan soal indikator kinerja atas beban kerja yang diberikan ketika dipilih dan dilantik, lalu sejauh mana penilaian itu.

Ada klausul, kata Maksi, di dalam peraturan lelang jabatan yaitu pejabat yang disebut profesional itu dipilih dan terpilih dan diberikan beban kerja dengan indikator kinerja per jangka waktu dan apabila tidak memenuhi sesuai standar indikator kinerja, maka diberhentikan dan dianggap tidak mampu.

“Disini perbedaan antara pejabat atau pimpinan OPD yang diangkat melalui lelang jabatan dan diangkat berdasarkan prerogatif bupati melalui kajian Baperjakat.

Bupati mempunyai hak jawab berdasarkan indikator kinerja, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan dan polemik dengan mencampuradukan domain politik dan ruang birokrasi,” sarannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ende, Menstilde Tiwe yang dikonfirmasi tim media via pesan Whatsapp/WA (30/03), enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “ Biasa –biasa saja… nggak apa-apa“ tulisnya.

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.